Terdapat dual hal utama
dalam pengertian e-Government,pertama adalah penggunaan tekhnologi komunikasi
informasi (salah satunya adalah internet ) sebagai alat bantu,kedua adalah tujuan
pemanfaatanya,sehingga jalanya pemerintahan dapat lebih efisien.Melalui
tekhnologi informasi dalam hal ini internet,seluruh proses atau prosedur yang
ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih.(Akbar,Adang&Aviananta,2010)Pada pelaksanaan
e-Government,informasi,komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan
pemerintahan dilakukan melalui internet,sehingga ada beberapa manfaat yang
dihasilkan seperti misalnya,komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung
dalam hitungan jam,bukan hari atau minggu,artinya pelayanan pemerintah pada masyarakat
menjadi sangat cepat,pelayanan dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari
,tujuh hari dalam seminggu.Informasi dapat diperoleh dikantor,rumah bahkan
lewat ponsel dimanapun tanpa,harus secara fisik datang kekantor.(Anisah,Lia&Lina,2010).
Karena selama ini pemerintah
Indonesia masih menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada
tatanan birokrasi yang kaku dan sulit untuk menjawab perubahan yang kompleks
dan dinamis serta perlu ditanggapi secara cepat.Dari hasil pengukuran dan
analisi kerja pada sistem pemerintahan dalam penerapan e-government pada
beberapa parameter yang telah diambil
dapat kesimpulan bahwa pada kenyataanya masih bayak lembaga pemerintah
Indonesia yang belum memanfaatkan fasilitas e-government secara maksimal dan
efisien .(Hardiansyah,2003).
Tentang penggunaan OSS
dan juga terdapat potensi yang besar pada
software open source yang dapat digunakan untuk mendukung strategi
pembangunan pelayanan sistem informasi di lingkungan organisasi pemerintahan
serta peningkatan ketersediaan layanan sistem informasi dalam rangka
mewujudkan mewujudkan e-government yang
lebih baik.(Hoya&Bramasta,2013).E-government
dapat diartikan sebagai suatu proses
pemanfaatan tekhnologi informasi sebagai
alat untuk menmbantu menjelaskan sistem layanan pada masyarakat oleh
pemerintahan yang lebih efisien.Karena itu dalam melihat e-government jangan
terpukau pada unsur elektronikanya semata ,tetapi yang lebih utama lagi adalah
proses dan jalanya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media online.(Eko,Akbar&dudy,2005).
Visi pemerintah sebuah negara,selain memiliki dimensi
internal tidak dapat pula dilepaskan dari sejumlah aspek eksternal,terutama
yangbekaitan dengan tuntutan pemenuhan sebai aspek relasi antar negara dan antaranggota
masyarakatnya.Adalah merupakan suatu fakta bahwa terapat desakan dari negara-negara besar yang
mengharuskan setiap Negara didunia untuk menjamin terselenggaranya berbagai isu
penting semacam isu demokratisasi,hak asasi manusia .(Riyeke,2002)
DAFTAR PUSTAKA
Ashar AD,Pratwi
L,Ningsih LES,2010,’Analisis Web e-Government’,Proceeding Information System,Institut Tekhnologi Bandung,Bandung,Jawa
Barat,pp.7
Hardiansyah,2003,’Upaya
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Era Otonomi Daerah melalui
Penggunaan Tekhnologi web’,Jurnal Ilmiah
Matriks,vol.05,no.03.pp.31
Indrajit
RE,Zainudin A,Rudianto D,2005,E-government
in Action,Penerbit Andi
Karim A,Suhendra
A,Tarigan A,Yahya y,2010,’Analisis Popularitas Situs Web Pemerintah Daerah di
Indonesia’,Proceeding Bridging Gap
Between,Theorie and Practices,STMIK MDP,Palembang,Sumatera Selatan,pp.41
Riyeke U,2002,E-Business Plan,Andi,Yogyakarta
Saragi H,Yudanto
BW,2013,’Sistem Informasi Lembaga Pemerintahan di Indonesia Melalui Electronic
Government Dengan Open Source Software,Jurnal
Tekhnik dan Ilmu Komputer,vol.02,no.06,pp.211
