E-GOVERNMENT

                Terdapat dual hal utama dalam pengertian e-Government,pertama adalah penggunaan tekhnologi komunikasi informasi (salah satunya adalah internet ) sebagai alat bantu,kedua adalah tujuan pemanfaatanya,sehingga jalanya pemerintahan dapat lebih efisien.Melalui tekhnologi informasi dalam hal ini internet,seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih.(Akbar,Adang&Aviananta,2010)Pada pelaksanaan e-Government,informasi,komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintahan dilakukan melalui internet,sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya,komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam,bukan hari atau minggu,artinya pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat,pelayanan dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari ,tujuh hari dalam seminggu.Informasi dapat diperoleh dikantor,rumah bahkan lewat ponsel dimanapun tanpa,harus secara fisik datang kekantor.(Anisah,Lia&Lina,2010).

                 Karena selama ini pemerintah Indonesia masih menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku dan sulit untuk menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis serta perlu ditanggapi secara cepat.Dari hasil pengukuran dan analisi kerja pada sistem pemerintahan dalam penerapan e-government pada beberapa parameter yang telah  diambil dapat kesimpulan bahwa pada kenyataanya masih bayak lembaga pemerintah Indonesia yang belum memanfaatkan fasilitas e-government secara maksimal dan efisien .(Hardiansyah,2003).

                  Tentang penggunaan OSS dan juga terdapat potensi yang besar pada software open source yang dapat digunakan untuk mendukung strategi pembangunan pelayanan sistem informasi di lingkungan organisasi pemerintahan serta peningkatan ketersediaan layanan sistem informasi dalam rangka mewujudkan  mewujudkan e-government yang lebih baik.(Hoya&Bramasta,2013).E-government dapat  diartikan sebagai suatu proses pemanfaatan tekhnologi informasi  sebagai alat untuk menmbantu menjelaskan sistem layanan pada masyarakat oleh pemerintahan yang lebih efisien.Karena itu dalam melihat e-government jangan terpukau pada unsur elektronikanya semata ,tetapi yang lebih utama lagi adalah proses dan jalanya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media online.(Eko,Akbar&dudy,2005).

                Visi pemerintah sebuah negara,selain memiliki dimensi internal tidak dapat pula dilepaskan dari sejumlah aspek eksternal,terutama yangbekaitan dengan tuntutan pemenuhan sebai aspek relasi antar negara dan antaranggota masyarakatnya.Adalah merupakan suatu fakta bahwa terapat desakan dari negara-negara besar yang mengharuskan setiap Negara didunia untuk menjamin terselenggaranya berbagai isu penting semacam isu demokratisasi,hak asasi manusia .(Riyeke,2002)

DAFTAR PUSTAKA

Ashar AD,Pratwi L,Ningsih LES,2010,’Analisis Web e-Government’,Proceeding Information System,Institut Tekhnologi Bandung,Bandung,Jawa Barat,pp.7

Hardiansyah,2003,’Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Era Otonomi Daerah melalui Penggunaan Tekhnologi web’,Jurnal Ilmiah Matriks,vol.05,no.03.pp.31

Indrajit RE,Zainudin A,Rudianto D,2005,E-government in Action,Penerbit Andi

Karim A,Suhendra A,Tarigan A,Yahya y,2010,’Analisis Popularitas Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia’,Proceeding Bridging Gap Between,Theorie and Practices,STMIK MDP,Palembang,Sumatera Selatan,pp.41

Riyeke U,2002,E-Business Plan,Andi,Yogyakarta

Saragi H,Yudanto BW,2013,’Sistem Informasi Lembaga Pemerintahan di Indonesia Melalui Electronic Government Dengan Open Source Software,Jurnal Tekhnik dan Ilmu Komputer,vol.02,no.06,pp.211